Home

Pelaksanaan Hari Ulang Tahun Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali dilaksanakan tanggal 30 Juli 2012 di Hotel Werdha Pura Sanur.

Pelaksanaan HUT-28 ini berlangsung aman, lancar, dan meriah. Hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini adalah Pendiri, dewan pembina, pengurus serta Keluarga Besar dari Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Rektor Unwar, Dekan dan para undangan lainnya.

Acara di buka oleh MC yang cukup kondang Agung Wirasuta, Diawali dengan tarian penyambutan Tari Selat Segara.

Dari pantauan di lapangan dari mulai persiapan dan memasuki ke puncak  acara HUT ke 28 ini yang dilangsungnya mulai jam 18.30-21.15 wita, tampak dipersiapkan dengan matang dan di dukung  oleh keluarga besar Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali yang Solid serta tim kreative lainnya.

Dimotori oleh Ketua Panitia Pelaksana, Ir I Ketut Sugihantara, MSA. yang kesehariannya adalah Wakil Ketua Yayasan Korpri Bali di bawah komando Kreative dan Inovative Ketua Yayasan, Dr. Drs. A.A. Gede Oka WisnuMurti, Msi.

PERANAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA  DALAM MEMELIHARA DAN MEMANTAPKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TABANAN

Oleh :

Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, MSi

A. Pendahuluan

Beragama  adalah hak yang paling hakiki bagi setiap orang olehkarenanya memeluk agama merupakan pengajawantahan dari keyakinan akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta sebagai sangkan paraning dumadi. Negara sebagai wadah dan memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayah beserta isinya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memfasilitasi setiap proses dan aktifitas keberagamaan. Indonesia sebagai Negara yang religius memberikan tempat yang sangat terhormat akan keberagamaan warganegaranya, bahkan  memberikan pengakuan akan adanya  agama-agama yang hidup dan berkembang di Indonesia. Fenomena ini merupakan realitas yang takterbantahkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, memeliki keanekaragaman suku, ras, agama dan antar golongan, yang berbefda-beda tetapi tetap satu sebagaimana somboyan “Bineka Tunggal Ika”.

Terminologi ini telah memberikan pemaknaan akan realitas sosial yang ada dan terjadi terhadap bangsa ini, di satu sisi adanya kesadaran akan perbedaan dan disisi yang lain perlunya persatuan dan kesatuan. Bagaimana menempatkan keduanya itu dalam porsi dan proporsinya, inilah yang perlu secara terus menerus diaktualisasi sesuai dengan desa, kala dan patra. Aktualisasi dimaksud  didasarkan atas kesadaran kolektif bahwa kehidupan itu dinamis sehingga tantangan dan hambatan yang terjadipun bersifat dinamis sesuai dengan jiwa jaman.  Dalam konteks inilah diperlukan wadah atau tempat dimana perbedaan-perbedaan yang ada dipertemukan, dikomunikasikan dipersatukan tanpa harus saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Disinilah makna Bineka Tunggal Ika sebagai suatu kesadaran kultural diaplikasikan, diaktualisasikan dan diimplementasikan dalam kehidupan.

Adanya pemaknaan tunggal atas kebenaran, dominasi, hegemoni terhadap yang lain sering berimplikasi pada rasa ketidak adilan dan ketidak setaraan yang membawa sentimen kelompok yang semakin mengkristal. Apabila hal ini semakin tersedimentasi ini merupakan pertanda ketegangan sosial terjadi dan muaranya dapat menimbulkan konflik. Apabila konflik yang terjadi dibungkus dengan label agama, maka yang terjadi adalah kita akan tahu kapan konflik itu terjadi namun tidak akan pernah tahun kapan akan berakhir.

B. Forum Kerukunan Umat Beragama

Menyadari akan realitas  multikultural yang ada dan belajar dari pengalaman sejarah masa lalu serta berbagai kejadian di beberapa daerah, maka wadah kerjasama yang kemudian dikukuhkan berdasarkan  Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah  Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, menjadi sangat penting untuk direalisasikan di daerah, dalam bentuk  Forum Kerukunan umat Beragama atau FKUB.

PETA POLITIK NASIONAL DAN LOKAL

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti, MSi

A. Pendahuluan

Peta merujuk pada gambaran umum tentang keadaan tempat, wilayah dan atau medan tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan  arah yang hendak dituju. Kalau itu menyangkut peta politik akan meliputi antara lain gambaran wilayah, medan, situasi dan kondisi politik dalam suatu mendan tertentu. Nasional dan lokal merujuk pada wilayah dimana politik itu beroperasi. Berbeda dengan peta dalam artian leksikal, peta politik berlangsung sangat dinamis, mengalami pasang surut sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang ada dan terjadi pada wilayah medan politik.

Politik sebagai sebuah terminologi mengadung arti sangat luas, batasan-batasan politik sebagaimana dirumuskan oleh para teoritisi politik lazim diartikan sebagai upaya mengatur negara dan melaksanakan pemerintahan melalui proses perebutan kekuasaan yang konstitusional dengan menggunakan kekuasaan yang diraih dan kekuatan yang dimiliki bagi kesejahteraan rakyat.  Agar pola kerja politik dapat terarah, dibuatkan karangka sistemik sebagai jalinan sub-sub sistem yang meliputi infra (pemerintahan) dan supra struktur (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan kelompok anomi) politik. Sub-sub sistem politik bergerak secara dinamis bagai pendulum berayunan kekiri dan kekanan atau sebaliknya. Ada kalanya bandul itu ada pada ekstrim kiri, ada kalanya ada pada ekstrim kanan, ada kalanya berhenti di tengah-tengah. Pergerakan bandul politik ini dikendalikan dan diformat dalam suatu kerangka sistem yang  diarahkan pada sistem politik yang demokratis.

B. Merajut Sistem Politik Demokratis

Dinamika politik nasional Indonesia mulai terasa  ketika gerakan demokratisasi digulirkan pada tahun 1997 oleh kalangan mahasiswa, kemudian melahirkan  suksesi kepemimpinan pada tahun 1998 yang dikatakan sebagai tonggak awal gerakan demokrasi di Indonesia (Philpott, 2003: 1). Tuntutan reformasi menghendaki adanya perubahan yang mendasar terhadap tatanan kehidupan sosial-politik  yang demokratis dengan menempatkan kedaulatan ada ditangan rakyat. Upaya ini diantaranya dilakukan melalui perubahan sitem demokrasi perwakilan dengan model pemilihan tidak langsung menjadi demokrasi langsung.