MEMAHAMI SITUASI POLITIK NASIONAL DAN LOKAL BAGI PEREMPUAN

 

Oleh:

Drs. AA G Oka Wisnumurti, M.Si

 

A. Pendahuluan

 

Terminologi politik (politics) mengadung arti yang sangat luas dan beragam. Luasnya cakupan politik dapat dilihat dari beragamnya batasan pengertian yang disampaikan oleh para teoritisi politik. Membaca situasi politik berarti memetakan situasi dan kndisi politik kontempirer yang terjadi sebagai akibat dari interaski antara berbagai komponen masyarakat yang berkaitan dengan sebab dan akibat dari proses dan peristiwa politik. Nasional dan lokal, menyangkut  locus delicty atau wilayah teritorial  suatu peristiwa politik terjadi. Nasional merujuk pada keseluruhan peristiwa politik yang berpusat pada negara atau “pusat”, sedangkan lokal merujuk pada locus delicty atau wilayah teritorial dalam cakupan yang lebih sempit, bagian dari pusat adalah daerah, dalam hal ini misalnya daerah Bali.

Untuk tidak terjebak pada bahasan yang luas sebagaimana terminologi politik, maka pembahasan dan pembatan secara konseptual sangat penting dilakukan. Mengingat setiap peristiwa bisa saja terkait dan dikait-kaitkan seolah-olah menjadi peristiwa politik dan dengan sendirinya dianggap sebagai persoalan politik. Pembatasan melalui  pendekatan konseptual penting dilakukan sebelum mengindentifikasi isu-isu politik, merumuskan masalah sampai pada pengambilan kebijakan publik sebagai proses politik resolutif.

Makalah singkat ini bermaksud  mengurai secara singkat terhadap konsepsi politik, pendekatan yang lazim dipergunakan dalam membaca situasi politik, identifikasi  isu-isu politik nasional dan lokal.

 

B. Kosepsi Politik

Secara konseptual politik mengandung arti jamak menyangkut berbagai macam kegiatan bersama dalam rangka memperjuangkan berbagai  kepentingan yang berbeda untuk pencapaian tujuan yang dikehendaki. Pemahaman umum politik identik dengan “dunia tanpa batas”.

 

Menurut Laswell (Wiratmaja, 2007: 1), objek bahasan politik adalah siapa mendapatkan apa, bila mendapatkannya, dan bagaimana caranya (who gets what, when, and how). Adams (2004: 5) menyebutkan, politik merupakan upaya mendamaikan pandangan-pandangan yang bertentangan agar sampai pada keputusan kolektif tentang apa yang seharusnya dilakukan. Pandangan-pandangan yang saling bertentangan muncul karena beragamnya kepentingan. Setiap orang atau kelompok orang memiliki  nilai-nilai yang berbeda dari orang  lain. Menurut  Adams (2004: 5), konflik nilai merupakan masalah penting yang timbul sebagai akibat perselisihan  seputar cara apa yang lebih efektif  dan efisien dalam melakukan sebuah tindakan, termasuk cara mana yang benar. Nilai-nilai individu mungkin terlibat dalam isu-isu partikular, sistem ide yang lebih luas, dan bagaimana seharusnya masyarakat diatur.

Eston (dalam Jimung, 2005: 16), politik didifinisikan sebagai “proses interaksi yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dimana sejumlah nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif bagi suatu masyarakat”. Politics is interactions through which values are authoritatively allocated for a society”. Kata “nilai”  menunjuk  kepada suatu hal berharga pada masyarakat. Bentuknya dapat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Nilai (valueable) yang dimiliki seseorang dipandang oleh warga masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam penyelenggaraan kepentingan bersama. Baik Adams maupun Eston menempatkan politik sebagai sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang langka dalam kehidupan sehari-hari, yang paling banyak dicari orang, diusahakan oleh orang untuk diperoleh. Kalau perlu dengan berbagai macam cara (mulai dengan cara persuasif sampai dengan cara kekerasan, dan bahkan dengan cara pertumpahan darah) untuk memperoleh dan mempertahankannya.

Menurut Deutsch, politik mengendalikan dan memanipulasi tingkah laku manusia (steering and manipulating human behavior). Tekanannya diletakkan pada upaya persuasif dari seseorang untuk mengajak orang lain melakukan satu hal demi keuntungan yang pertama, tanpa orang kedua merasa tindakan itu dilakukan dalam kondisi terpaksa. Sesuatu yang bernilai dan dicari dalam politik menurut Deutsch, yakni: power (kekuasaan), wealth (kekayaan), health (kesehatan), deference (kehormatan), enleghment (pencerahan), rectitude (moral dan agama), scurity-order (keamanan dan ketertiban) and freedom (kebebasan).

Perbedaan pendifinisian politik disebabkan oleh perbedaan cara melihat politik. Budihardjo (1977: 9) sampai pada kesimpulan bahwa konsep pokok dari beragamnya difinisi politik adalah: negara (state), Kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decicienmaking), kebijaksanaan (policy,belied), serta pembagian (distribution) dan alokasi (alocation). Negara sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Soltau dalam Budihardjo (1977: 9) menempatkan politik sebagai ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu. Berens menyebutkan  politik sebagai ilmu yang mempelajari kehidupan negara, bagian dari kehidupan masyarakat negara, arena atau medan politik secara hirarkhial mewadahi aktifitas politik dari tingkat pusat sampai daerah atau lokal.

Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginan dari pelaku. Perjuangan kekuasaan (power struggel), mempunyai tujuan untuk kepentingan masyarakat. Robson mengatakan “ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Focusnya diletakkan pada perjuangan untuk mencapai, mempertahankan, dan melaksanakan atau menentang kekuasaan. Flechtheim mempelajari sifat dan tujuan negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan  gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi.

Di samping kekuasaan negara kepada rakyat, kekuasaan lazim digunakan pada organisasi yang tidak resmi, kelompok, bahkan aktor politik tertentu. Untuk yang terakhir ini menurut Nasikun (1987: 25) membedakan kekuasaan berdasarkan “wilayah pengaruh” dan “bidang pengaruh”. Nasikun mencontohkan,  wilayah pengaruh aktor politik A terdiri dari wilayah pengaruh aktor lain yang dipengaruhi atau dikuasai oleh aktor politik A. Sedangkan bidang pengaruh aktor politik A adalah bidang kegiatan dimana si A mempengaruhi aktor-aktor lain. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan; (1) bakat dan pengalaman; (2) sumber daya politik dan motivasi; (3) kecakapan politik dan jumlah sumberdaya politik yang dimiliki; (4) pengaruh atau kekuasaan politik. Dinamika politik dalam pilkada langsung  terkait dengan kekuasaan.

Pengambilan keputusan adalah membuat pilihan dari berbagai alternatif. Pengambilan keputusan menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai (Budihardjo, 1977: 11), apakah dalam bentuk UU, PP, Keputusan Meteri, Gubernur dan Bupati serta KPUD maupun Panwas. Konsep kebijaksanaan umum (public polecy). Kebijaksanaan umum adalah suatu kumpulan keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan (Hoogerwerf, Eston dalam Budihardjo, 1977: 12-13). Menurut Hoogerwart objek politik adalah  kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Sedangkan menurut Eston, politik adalah studi mengenaI kebijakasanaan umum, mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan dari pihak berwenang. Pembagian (alocation) pembagian nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai adalah  suatu yang dianggap baik atau benar, yang diinginkan, mempunyai harga sehingga dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia.

Jadi, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam sistem politik (atau negara) menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan. Pengambilan keputusan (dicisionmaking) mengenai tujuan sistem politik menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas tujuan-tujuan terpilih. Sistem politik merupakan pokok gerakan pembaharuan yang ingin mencari “new science of politics” menekankan fungsi dan struktur tingkah laku.

Budaya politik ditempatkan pada; pertama, penekankan aspek normatif, kaidah politik dan terutama pembinaan nilai dan perwujudan cita-cita seperti kesejahteraan umum, keadilan dan keharuman bangsa. Kedua, budaya politik dimaksudkan sebagai yang mengarahkan dan membentuk tata hidup, prilaku dan etos kerja bangsa. Dengan demikian  aktivitas politik bukan karena kodrat manusia sebagai mahluk sosial, tetapi sesuatu yang diusahakan. Dahl (Kavanagh, 1982: 10) mengatakan unsur kebudayaan politik meliputi; (1) Orientasi terhadap pemecahan masalah, apakah mereka pragmatis atau rasional ?. (2) Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (cooperative atau non-cooperative). (3) Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak ? dan  (4) Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak ?. Sedangkan menurut Pye ditentukan oleh faktor-faktor seperti; tradisi, kenangan sejarah, motif, norma, perasaan dan simbol. Orientasi dapat dipecah kedalam komponen-komponen sebagai berikut: kognitif menyangkut pengetahuan dan kesadaran tentang sistem politik,. afektif kecendrungan emosi terhadap sistem itu, dan evaluatif menyangkut pertimbangan terhadap sistem politik. Objek-objek politik mencakup bagian dari sistem politik seperti; badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, partai-partai politik dan kelompok-kelompok organisasi, pandangan-pandangan individual sendiri sebagai pelaku-pelaku politik dan pandangannya terhadap warga masyarakat lain. Kavanagh sampai pada  kesimpulan, pendekatan kultur politik dimaksudkan; pertama,  untuk mempertinggi kemampuan dalam menganalisa sistem politik dan kulturnya. Kedua, dengan dimengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistem akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat.

Dalam  melaksanakan tujuan-tujuan politik  perlu dibuatkan kebijakan umum (publik policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (distribution) atau alokasi dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut perlu memiliki kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), digunakan menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses itu. Caranya bersifat persuasif dan jika perlu bersifat paksaan. Politik selalu menyangkut tujuan dari masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang  (private goals). Lagipula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang-seorang.

Lokal, nasional dan internasional merujuk pada pembatasan berdasarkan goe-politik (Piliang, 2005), batas-batas teritorial wilayah bangsa atau daerah. Istilah Lokal lazim juga digunakan sebagai lawan dari pusat. Sebagai wujud spesipikasi tempat atau ruang dan keadaan tertentu  (desa dan patra) untuk menggambarkan keadaan khusus yang membedakan dengan lokal-lokal yang lain. Istilah lokal, secara implisit mengandung makna multikultural, untuk membedakan dengan daerah atau lokal yang lain dari satu situasi nasional.

Kalau dikaitkan dengan politik, lokal lebih mengacu pada pembatasan teritorial, mencakup ruang lingkup yang lebih  kecil dan terbatas  dari  ruanglingkup yang lebih besar  atau luas seperti  politik bangsa atau negara. Ruang lingkup   politik yang lebih kecil  inilah  yang disebut politik lokal (Jimung, 2004: 24). Lebih lanjut Jimung mengatakan, politik lokal merupakan gambaran dari kesamaan ciri, karakter (watak) yang identik melalui persatuan budaya, eknomi dan sejarah dalam batas-batas administrasi.

 

C. Pendekatan Politik

Berdasarkan konsepsi politik tersebut di atas maka dalam peta konsep akan sangat jelas dapat diidentifikasi  sebuah peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa politik sehingga ketika terjadi permasalahan menjadi masalah politik. Batasan konseptual tersebut lebih memberikan arahan tentang cara pandang politik dalam melihat persoalan politik. Cara pandang ini lazim disebut pendekatan. Menurut Miriam Budihardjo ada tiga pendekatan yang lazim dipergunakan dalam memahami politik, yakni; (1)  pendekatan institusi; (2) pendekatan konstitusi dan (3) pendekatan tingkah laku (bihovior). Penggunaan pendekatan ini lebih memudahkan kita menganalisis terhadap peristiwa politik utamanya dalam membaca situasi politik kontemporer. Pendekatan konstitusi adalah cara pandang melihat politik dari aspek  lembaga-lembaga politik seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, partai plitik dan lain-lain. Pendekatan konstitusi, menekankan pada pengambilan kebijakan publik, keputusan dan produk regulasi yang dihasilkan. Pendekatan prilaku merujuk pada sikap dan prilaku politik yang erat kaitannya dengan sosiologi politik dan pendekatan budaya. Kavanagh (1982) pendekatan kultur politik dimaksudkan; pertama,  untuk mempertinggi kemampuan dalam menganalisa sistem politik dan kulturnya. Kedua, dengan dimengerti sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistem akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Membaca situasi politik dapat didekati dari tiga perspektif tersebut.

 

D. ISU-ISU POLITIK AKTUAL

Berdasarkan  konsepsi politik dan cara pandang dalam melihat persoalan politik kontemporer dapat diidentifikasi berbagai isu-isu politik aktual yang terjadi dalam kehidupan politik nasional dan lokal. Secara umum isu-isu politik meliputi isu tentang hubungan negara dengan rakyat, perebutan kekuasaan, kebijakan publik dalam bentuk produk per-UU-an (di tingkat pusat dan perda (di tingkat daerah) dan sikap serta prilaku politik atau budaya politik masyarakat. Berbagai aktifitas yang  beroperasi pada wilayah  institusi politik, regulasi maupun budaya politik masyarakat.

Kehidupan  politik yang sangat dinamis baik di tingkat nasional maupun lokal diwarnai oleh berbagai isu-isu politik  dalam wacana  dan opini publik  yang mempengaruhi orientasi politik rakyat dalam memandang persoalan politik

 

Isu-isu Aktual Politik Nasional

Situasi politik nasional kontemporer diwarnai oleh berbagai isu aktual, yang dapat dilihat dari tiga perspektif. (1) dari perspektif institusi menyangkut keberadaan dan pola hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dan lembaga quasi government yang banyak dibentuk saat ini. Dalam konteks hubungan kekuasaan antar lembaga masih terjadi over lapping hak, kewajiban dan kewenangan sehingga kalau ada persoalan lazim saling lempar tanggungjawab.  Hubungan chack and balancess antara legislatif belum menemukan format yang ideal dalam sistem pemerintahan presidensial. Belum pulihnya kepercayaan masyarakat kepada institusi penyelenggara negara oleh berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotis masih mewarnai isu politik nasional. Munculnya berbagai lembaga quasi goverment semakin mengaburkan asas tias politika dan kerap mengambil alih kewenangan lembaga yang ada.

Secara konstitusional, keputusan politik dan kebijakan publik menyangkut produk hukum dalam bentuk UU masih belum memberikan jaminan perlindungan yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Berbagai produk per-UU-an kerap mendapatkan reaksi dari masyarakat termasuk rancangan UU yang sedang di persiapkan. Ambilah misalnya UU pernografi, UU penyiaran, UU Sistem Pendidikan Nasional dan lain-lain. Sedangkan yang sedang hangat dibicarakan adalah perubahan paket UU dibidang politik yang materinya menyangkut pemecahan terhdap UU pemerintahan daerah menjadi UU tentang pemerintahan daerah, UU Pemerintahan Desa, UU tentang hubungan Pusat dan Daerah. Begitupun UU Partai Politik yang menekankan pada penambahan persentasi parlementry trashold yang arahnya ingin melakukan penyederhanaan partai politik. Sedangkan dari konteks kebijakan publik, isu aktual secara nasional masih pada seputar kebijakan ekonomi pasar bebas, seperti kebijakan import produk pertanian yang dapat mematikan para petani, kebijakan import produk industri tekstil yang dapat mematikan industri tekstil dan barang jadi. Kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Dalam perspektif prilaku atau budaya politik, kehidupan politik nasional masih diwarnai oleh sikap dan prilaku elit politik yang “kurang” mendidik, dan lemahnya sense of crisis. Beitupun terhadap penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta terjadinya kekerasan politik masih belum memberikan pencitraan baik terhadap demokrasi yang sedang di bangun. Upaya untuk melakukan resentralisasi dengan berkembangnya wacana politik mengembalikan sistem pemilihan langsung kepala daerah ke pemilihan tidak langsung serta penunjukkan gubernur oleh presiden masih mewarnai opini publik.

 

Isu Politik Lokal

Dalam konteks politik lokal (di Bali) berbagai siu politik aktual masih diwarnai seputar Permilukada yang yang telah usai digelar di 5 Kabupaten.Kota. Wacana ini berkembang pada seputar isu netralitas penyelenggara, kecurangan, pelanggaran, money politik dan persiapan pelantikan kepala daerah terpilih. Negitupun tentang persiapan pilkada Jemberana yang akan berlangsung pada penghujung tahun 2010 kerap mewarnai isu politik lokal. Perseteruan antara KPUD dengan Pemerintahan Jemberana (Winasa). Demonstrasi sopir taksi, konflik di ISI, serta terjadinya kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak dibawah umur menjadi isu penting untuk disikapi.  Isu keaman dan kenyaman dengan terjadinya perkelahian antar kelompok masih menjadi sorotan masyarakat. Konflik Adat tidak pernah sepi dari oponi yang berkembang. Semetara di tataran borikrasi pemerintahan, isu mutasi para pejabat kerap menjadi pembicaraan hangat dikalangan birokrat. Ditingkat kebijakan, implementasi program JKBM (Jaminana Kesehatan Bali Mandara), progrma bantuan kepada Desa Adat, program Pertanian integrated, “Sekolah Gratis”, beasiswa bagi anak-anak miskin yang berprestasi, Bali Clean and Green, program jalan layang masih menjadi perhatian publik.

 

E. Penutup

Uraian singkat di atas diharapkan dapat memberikan pemahaman sederhana dalam membaca situasi politik nasional dan lokal melalui pemetaan konsep, pendekatan serta pemahaman terhadap isu-isu politik yang dapat dipilahkan kedalam tiga pendekatan utama yakni dari sisi institusional, konstitusional dan prilaku atau budaya politik masyarakat.

 

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Ian. 2004. Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik, dan Masa Depannya, Yogyakarta: CV. Qalam.

 

Almon, Gabriel A. dan Verba. 1984. Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara. Jakarta: Bina Aksara.

 

Anonim. 2002. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik

 

_____________. 2003.  Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum

 

_____________. 2005. Undang Undang Republik Indonesi Nomor 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah

 

_____________. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan  Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2005

 

_____________. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor  6 tahun 2005 Tentang  Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

_____________.2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2005

 

Apter, E. David.. 1987 Politik Modernisasi. Jakarta: PT. Gramedia.

 

Budihardjo, Miriam. 1978. Dasar – Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia

 

Dahl, Robert A, 1992, Demokrasi dan Peta Pengkritiknya, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

 

Eatwell, Roger dan Wright, Anthony(ed). 2004. Ideologi Politik Kontemporer, Yogyakarta: Jendela.

 

Faturohman, Dede dan Sobari, Wawan. 2002. Pengantar Ilmu Politik, Malang: Universitas Muhamadiah Malang.

 

Fay, Brian. 2002. Filsafat Ilmu Sosial Kontemporer, Yogyakarta: Jendela

 

Gaffar, Afan, 2004, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta, Harrison, Lawrence, E. dan Hutington, Samuel, P. (ed). 2006. Kebangkitan Peran Kebudayaan, Jakarta: LP3ES

 

Held, David. 2004. Domokrasi dan Tatanan Global, Dari Negarz Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan. Yogyakarta:   Pustaka Pelajar.

 

Huntington, P. Samuel. 2003. Tertib Politik, Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

 

Hoogerwerf.A. 1985. Politikologi. Jakarta: PT. Erlangga.

 

Jimung, Martin. 2005. Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.

 

Kavanagh, Dennis, 1982, Kebudayaan Politik, diterjemahkan oleh Lalilahanoum Hasyim, Jakarta, Bina Aksara.

 

Lawson, Stephanie. 1991. Some Conceptual and Empirical Issues in the Study of Regime Change, Canberra: Departement of Political and Social Change, The Australian National University.

 

Mas’oed. Mohtar dan Nasikun. 1987. Sosiologi Politik. Yogyakarta: PAU.

 

Wiratmaja, I Nyoman, 2007, Peranan Generasi Muda Dalam Mewujudkan Kehidupan Politik yang Sehat, Makalah yang disampaikan dalam Seminar sehari, DPD KNPI Kabupaten Karangasem, 17 Pebruari 2007.


Tamu Online

We have 104144 guests and no members online

 

Penilaian Website Kami

         yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics       yayasankorpribali.org review, PageRank, website value and SEO analytics